LAMBANG

SEJARAH

1952

Akademi Penerbangan Indonesia (API)

Berawal dari Akademi Penerbangan Indonesia (API) yang didirikan tanggal 1 juni 1952 di Gempol, Kemayoran Jakarta. Pada Tahun 1954 API pindah ke Curug-Tangerang

1969

Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara (LPPU)

API berubah nama menjadi Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara (LPPU) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

1979

Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (PLP)

LPPU berubah nama menjadi Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (PLP) di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan

2000

Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)

Tepatnya tanggal 10 Maret 2000, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2010 PLP berubah menjadi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia.

2019

Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI)

Pada tahun 2019 STPI berubah nama menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI).

VISI

“Menjadi Pusat Unggulan (center of excellence) pendidikan penerbangan indonesia yang profesional, beretika dan berdaya saing internasional pada tahun 2027“

MISI

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia profesional dan beretika untuk mengembangkan ilmu pengetahuan/ ketrampilan di dunia penerbangan.

b. Melaksanakan penelitian teknologi terapan di bidang penerbangan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan mendapat pengakuan nasional dan internasional.

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan yang memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TUJUAN

a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menunjukkan existensi PPI Curug.

b. Menghasilkan karya penelitian dan temuan-temuan ilmiah yang dapat di implementasikan untuk menjadi rujukan dalam ilmu penerbangan baik di tingkat nasional dan internasional.

c. Meningkatkan peran PPI Curug melalui penerapan ilmu penerbangan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG

Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (selanjutnya disebut PPI Curug) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bidang penerbangan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan oleh PPI yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.   Adapun pembinaannya dalam aspek teknis administratif dilimpahkan kepada Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, sedangkan pembinaan dan bimbingan dalam operasional diklat dilimpahkan kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPI Curug menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
  2. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang penerbangan;
  3. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  4. Pelaksanaan pemeriksaan intern;
  5. Pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
  6. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
  7. Pengelolaan urusan keuangan, umum, dan kerja sama;
  8. Pengembangan program, data, dan evaluasi;
  9. Pelaksanaan pembangunan karakter;
  10. Pengelolaan unit penunjang dan pelaksanaan pengembangan usaha;
  11. Pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
  12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPI Curug), struktur organisasi terdiri dari:

  1. Direktur dan Wakil Direktur;
  2. Senat;
  3. Dewan Penyantun;
  4. Dewan Pengawas;
  5. Satuan Pemeriksaan Intern;
  6. Satuan Penjaminan Mutu;
  7. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
  8. Bagian Keuangan dan Umum;
  9. Program Studi;
  10. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  11. Pusat Pembangunan Karakter;
  12. Unit Penunjang; dan
  13. Kelompok Jabatan Fungsional.